Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa MPR RI memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain mengkaji kebijakan ekonomi nasional untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial dalam konstitusi, mengevaluasi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, serta menganalisis dampak isu global terhadap kebijakan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibas saat memimpin Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI pada Senin (2/12), yang membahas penetapan keanggotaan Badan Pengkajian MPR RI Periode 2024–2029 serta Rancangan Program Kerja 2025. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR, Ibas juga bertindak sebagai koordinator Badan Pengkajian.
Selain itu, Ibas memaparkan sejumlah isu strategis yang relevan dengan tugas Badan Pengkajian. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah perlunya evaluasi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah untuk memastikan implementasinya memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Apakah sudah berjalan efektif atau perlu perbaikan? Bagaimana Implikasi dari otonomi daerah terhadap kesatuan negara dan keadilan sosial,” tanya Ibas dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).
MPR RI perlu merumuskan langkah strategis untuk mendukung kebijakan yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah serta meningkatkan mutu pelayanan publik. Selain itu, penting bagi MPR RI untuk mengevaluasi apakah kebijakan ekonomi nasional sudah selaras dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.
“Bagaimana MPR dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi yang harus berpihak pada rakyat, kemandirian energi, pangan, dan air khususnya dalam masa ketidakpastian global?” tutur Ibas.
Ibas menyampaikan bahwa MPR RI memiliki peran strategis dalam membahas dan merumuskan solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Terkait isu otonomi dan ekonomi, ia menekankan perlunya kajian mendalam mengenai dampak isu global terhadap kebijakan nasional.
“Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, dan perkembangan teknologi serta inovasi dalam dunia keuangan?” ungkapnya.
“Peran MPR di sini sangatlah besar dalam membantu merumuskan kebijakan luar negeri, ekonomi, yang berorientasi pada kepentingan nasional dan perdamaian dunia,” lanjut Ibas.
Ibas juga menyoroti dampak globalisasi terhadap kedaulatan negara serta implikasinya terhadap konstitusi. Menurutnya, isu ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk MPR RI.
Ia menutup dengan harapan bahwa melalui semangat kolaborasi, Badan Pengkajian MPR RI dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pembangunan bangsa.
“Akhirnya kami berharap MPR RI dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan memberikan penguatan kebangsaan serta pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045 dan selanjutnya Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” tutup Ibas.
Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Al Muzzammil Yusuf, juga menekankan pentingnya menghasilkan kajian yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ia menegaskan bahwa kajian yang relevan dan aplikatif akan memastikan MPR RI tetap responsif terhadap berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Sebagai informasi, pada rapat pleno ini telah disahkan komposisi pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 2024-2029. Badan ini diketuai oleh Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP. Wakil Ketua badan ini ialah Andi Iwan Darmawan Fraksi Gerindra; Hindun Anisah Fraksi PKB; Tifatul Sembiring Fraksi PKS; dan Benny K. Harman Fraksi Demokrat.
